Palu, Sulawesi Tengah - Universitas Aziz Lamadjido resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA), dan Implementation Agreement (IA) dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulteng serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan LPP RRI Palu dalam rangka mendukung implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Acara penandatanganan yang berlangsung pada hari Rabu (19/02/2025) di Aula Rektor Universitas Aziz Lamadjido ini dihadiri oleh Rektor UAL, Dr. Muhammad Darma Halwi, S.E., M.M., C.R.P., Sisliandy Ponulele (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulteng), Henny Anggraini, SE (Kabid Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi) serta perwakilan OPD Sulteng, LLP RRI Palu, dosen, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Rektor UAL menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja. “Program MBKM memberikan kese
mpatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas, mengembangkan kompetensi, serta berkontribusi langsung dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat melalui program-program yang difasilitasi oleh OPD,” ujarnya.
Melalui MoU, MoA, dan IA yang telah disepakati, para mahasiswa UAL akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program magang, riset 
kolaboratif, proyek sosial, serta program pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan daerah.
Program MBKM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mahasiswa serta mendukung peningkatan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Dengan adanya kerja sama antara UAL dan OPD Sulteng ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi dapat lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Kerja sama ini akan segera ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan pemerintah daerah, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi MBKM di lingkungan akademik dan pemerintahan.