Palu, Sulawesi Tengah - Pemerintah pusat dan daerah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peluncuran Program Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, didampingi oleh Wakil Menteri Ahmad Riza Patria dan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid serta sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat, bertempat di Gedung Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu pada Kamis, 22 Mei 2025.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sisliandy Ponulele turut menjemput kedatangan rombongan menteri, kementerian dan lembaga pemerintah di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, menandakan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam menyukseskan gerakan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
Acara ini dihadiri lebih dari lima ribu kepala desa, lurah, camat, serta para pemangku kepentingan desa dari seluruh Sulawesi Tengah. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat menandai pentingnya kegiatan ini sebagai momentum besar bagi gerakan pemberdayaan desa secara nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam membangun kemandirian desa. Ia menyatakan bahwa program ini adalah amanah langsung dari Presiden Republik Indonesia, yang menginginkan agar uang negara mengalir ke desa dan dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri, bukan hanya oleh segelintir pihak. Ia menegaskan bahwa koperasi ini bukan sekadar program bantuan, melainkan gerakan besar yang membangun kekuatan ekonomi dari akar rumput.
Menteri Yandri mendorong agar pembentukan koperasi dapat dirampungkan pada akhir bulan Mei 2025, dengan proses legalisasi melalui akta notaris. Ia menyampaikan bahwa dana 
desa dapat digunakan untuk pembiayaan akta notaris sebesar Rp 2,5 juta, sesuai ketentuan maksimal tiga persen dari anggaran, asalkan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Setelah proses notarisasi, koperasi harus segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh legalitas hukum yang sah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan visinya untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat di wilayahnya. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi nelayan lokal yang kalah bersaing dengan nelayan luar, dan menyerukan perlunya langkah nyata untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat desa. Ia juga menekankan pentingnya membangun pemerintahan desa yang berlandaskan nilai-nilai religius, gotong royong, dan tata kelola yang bersih serta berpihak kepada rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan utama. Program ini bertujuan mendukung pertumbuhan anak-anak di desa dan menjadi bagian dari upaya nasional untuk mengatasi kemiskinan dan stunting. Pemerintah pusat melalui sinergi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan program ini tepat sasaran dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa.
Semangat dari kegiatan ini membawa harapan baru bahwa desa akan menjadi pusat pergerakan ekonomi nasional. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi kedaulatan ekonomi rakyat, dengan target seluruh proses pembentukan dan legalisasi koperasi selesai pada akhir Juni 2025. Pemerintah merencanakan peluncuran resmi koperasi Merah Putih secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sementara pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025, koperasi-koperasi desa ini sudah mulai beroperasi.
Melalui gerakan koperasi ini, pemerintah berharap mengurangi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Dengan lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, dan mayoritas penduduk tinggal di desa, pemberdayaan ekonomi desa menjadi keniscayaan. Menteri Yandri menutup sambutannya dengan motivasi penuh semangat kepada seluruh kepala desa, “Jangan pernah kecilkan peran kepala desa, karena dari desa, lahir pemimpin bangsa. Gubernur pun bisa berasal dari desa,” ujarnya.
Kegiatan ini membuktikan bahwa kekuatan bangsa berawal dari kekuatan desa. Dengan keberanian untuk bergerak dan komitmen untuk memberdayakan, desa bukan lagi pelengkap pembangunan nasional, tetapi poros utama masa depan Indonesia.
Sumber Rilis dan Foto : PPID Pelaksana Dinkop & UKM Provinsi Sulteng/Tim Media AH dan PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng