Palu, Sulawesi Tengah - Pada Rabu (6/12/2023), Kementerian Koperasi dan UKM RI, melalui Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro pada Deputi Bidang Usaha Mikro, melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro melalui LAMIKRO, d...
Palu, Sulawesi Tengah - Pada Rabu (6/12/2023), Kementerian Koperasi dan UKM RI, melalui Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro pada Deputi Bidang Usaha Mikro, melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan Literasi Keuangan bagi Usaha Mikro melalui LAMIKRO, di Hotel Grand City, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si (
Asisten Administrasi Pemerintahan) dan Kesejahteraan Rakyat), Sisliandy Ponulele (Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Tengah) beserta jajarannya, Bapak Darmono (Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop & UKM RI) dan tim kerja, serta Nurlaela Lamasitudju (Direktur SKP-HAM Sulawesi Tengah)
Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 orang yang merupakan pelaku usaha mikro, yang pernah menjadi bagian dalam peristiwa pelanggaran HAM 1965-1966 di Provinsi Sulawesi Tengah.
Upaya meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, Kemkop & UKM RI melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulteng telah mengimplementasikan berbagai program kolaboratif bersama stakeholder. Berbagai kegiatan dan inisiatif telah dijalankan untuk memperkuat kapasitas para pelaku usaha mikro guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah fokus pada peningkatan literasi keuangan para pelaku usaha mikro. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Kemenkop dan UKM RI bersinergi dengan Pemerintah Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan literasi keuangan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memanfaatkan aplikasi Lamikro sebagai alat bantu untuk memperkuat pemahaman keuangan dan pengelolaan bisnis UMKM.
Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya untuk keberlanjutan bisnis UMKM, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang jelas kepada investor potensial. Dengan laporan keuangan yang transparan dan akurat, UMKM dapat meningkatkan peluang mendapatkan pendanaan dan mengembangkan skala produktivitas usaha.
Dalam upaya mendukung UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulaweis Tengah telah meluncurkan serangkaian program, termasuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan pemasaran baik secara konvensional maupun online. Selain itu, fasilitasi perizinan usaha dan kerja sama kemitraan perjualan antar UMKM juga menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing dan distribusi produk UMKM di pasar.
Pada tahun 2023, kerjasama antara Bank Indonesia dan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sulawesi Tengah juga menghasilkan kegiatan kurasi produk UMKM pada empat sub-sektor, yaitu olahan pangan/kuliner, fasyen, kriya/kerajinan, dan informasi teknologi. Kegiatan ini melibatkan profesional ahli dalam bidangnya untuk melakukan penilaian kualitas produk dari berbagai aspek.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat memperkuat kemandirian pelaku usaha mikro dan menumbuhkan ekosistem UMKM yang lebih kuat di wilayah ini. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder, dan pelaku UMKM diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pembangunan ekonomi regional.
